KABAENA BARAT , Persoalan sampah di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, telah menjadi pembahasan pemerintah selama beberapa tahun. Namun hingga kini, persoalan tersebut belum menemukan solusi pengelolaan yang mampu berjalan secara berkelanjutan.
Beberapa tahun lalu, Dinas Lingkungan Hidup telah memfasilitasi pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di wilayah Kabaena Barat. Namun fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terkendala regulasi dan persoalan operasional. Akibatnya, fasilitas yang diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah tersebut akhirnya terbengkalai.
Di tengah belum adanya solusi yang berjalan efektif, Camat Kabaena Barat, Musmuliadi, mengambil inisiatif untuk mencoba mengembangkan pengolahan sampah secara swadaya. Inisiatif tersebut lahir dari keresahan terhadap persoalan sampah yang terus berlangsung dan kebutuhan untuk menemukan langkah nyata yang dapat dilakukan di tingkat lokal.
Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah mengolah sampah plastik menjadi paving block.
Masyarakat sebelumnya telah diarahkan untuk memilah sampah, khususnya sampah plastik rumah tangga. Sampah plastik yang terkumpul kemudian dibawa ke lokasi pengolahan yang berada di samping Kantor Kecamatan Kabaena Barat.
Kegiatan tersebut masih dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia. Pengolahan dilakukan dengan mengintegrasikan Teba Modern untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sementara itu, sampah kardus, kertas dan barang bekas lainnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam proses pemanasan. Sampah plastik kemudian dilelehkan dan dituangkan ke dalam cetakan untuk menghasilkan paving block.
Kegiatan ini murni merupakan gerakan swadaya dan belum didukung oleh fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Karena itu, proses yang dilakukan saat ini masih berada pada tahap uji coba untuk melihat kemungkinan teknis dan pengembangan pengolahan sampah plastik menjadi produk yang memiliki nilai guna.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah kecamatan juga mulai membicarakan model pengelolaan bersama pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Hal ini penting agar kegiatan tidak berhenti sebagai kegiatan temporer, tetapi dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan sampah yang memiliki kelembagaan, pembiayaan, tenaga pengelola, sarana dan prasarana, serta pembagian peran yang jelas.
Selama kurang lebih lima hari efektif, kegiatan ini telah berjalan dengan mengandalkan tenaga kerja dari P3K PW serta dukungan swadaya yang tersedia.
Ke depan, pemerintah kecamatan berharap pengolahan sampah ini dapat dilakukan dengan mesin pengolahan yang sesuai standar, sehingga prosesnya lebih efektif, aman dan mampu mengolah sampah dalam volume yang lebih besar. Selain itu, diperlukan lokasi pengolahan yang sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
“Ini masih tahap uji coba. Yang terpenting adalah bagaimana sampah yang selama ini menjadi masalah dapat mulai kita kelola. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pihak lainnya, terutama dalam penyediaan peralatan dan fasilitas pengolahan.”
Inisiatif Kabaena Barat ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak selalu harus menjadi alasan untuk tidak berbuat. Ketika persoalan sampah belum mendapatkan solusi, masyarakat dan pemerintah di tingkat kecamatan mencoba memulai dari apa yang tersedia.
Namun, gerakan swadaya tersebut tetap membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah daerah. Pengalaman terbengkalainya TPS3R sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa penyediaan fasilitas saja tidak cukup. Pengelolaan sampah membutuhkan kepastian regulasi, kelembagaan pengelola, pembiayaan operasional, teknologi yang tepat, sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat.
Dengan demikian, inisiatif pengolahan sampah di Kabaena Barat diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan uji coba, tetapi dapat menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terintegrasi dari tingkat rumah tangga hingga tempat pengolahan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
